Home / Pictures / Another Pictures / Diplomasi Indonesia di PBB terhadap masalah Papua, kaku dan tidak dinamis
Bendera negara-negara anggota PBB di kantor PBB New York - Jubi/Victor Mambor
Bendera negara-negara anggota PBB di kantor PBB New York - Jubi/Victor Mambor

Diplomasi Indonesia di PBB terhadap masalah Papua, kaku dan tidak dinamis

“Perlu ditegaskan, bahwa rakyat Papua tidak minta pembangunan. Orang Melanesia di Papua Barat sejak dulu memperjuangkan dan menuntut hak politik mereka. Roh rakyat Papua ditangkap oleh PM Solomon Islands dan tujuh negara anggota Pasific. Jangan lupa persoalan Papua itu masalah kemanusiaan dan masalah global jadi bukan saatnya berpikiran kredil berdiri atas kedaulatan Negara,” ungkapnya.

Deiyai, Jubi – Diplomasi Indonesia sejak dulu berbasis kebohongan, defensif dan reaktif. Kaku itu terlihat hanya berdiri pada alasan intervensi asing kedaulatan negara Republik Indonesia. Padahal diplomasi harus rasional dan elegan, bukan marah-marah dan mempersalahkan negara lain yang peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hal ini dikatakan tokoh gereja di Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, bahwa kedaulatan negara tidak bisa dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri.

“Diplomasi Indonesia kaku dan tidak dinamis. Yang harus dilakukan Indonesia adalah jaga dan lindungi kedaulatan dan integritas rakyat. Supaya rakyat sendirimembela kedaulatan dan integritas negaranya,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman kepada Jubi melalui pesan singkatnya, pekan lalu.

Ketua umum Gereja-gereja Baptis Papua ini menjelaskan sudah saatnya dunia internasional harus mengadili dan menghakimi Indonesia. Karena selama hampir 50 tahun lebih Indonesia mengadili dan menghakimi hati nurani rakyat Papua.

“Rakyat sebagai pemilik kebenaran, tapi selalu disalahkan dan dikalahkan dengan pengadilan dan penghakiman yang tidak adil dan jauh dari rasa keadilan. Pelanggaran HAM sebagai kejahatan negara tidak bisa ditutupi. Salah satu bukti nyata penembakan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 yang pelakunya adalah aparat keamanan Indonesia dengan menggunakan alat Negara,” tutur Socrates yang juga penulis buku Papua ini.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah belum ungkap siapa pelakunya, padahal era globalisasi dan informasi dewasa ini tidak ada ruang untuk berpura-pura dan tidak tempat untuk bersembunyi. “Karena semua telanjang dan terbuka. Indonesia refleksi dan mengubah paradigma diplomasi yang benar dan simpatik,” katanya.

“Perlu ditegaskan, bahwa rakyat Papua tidak minta pembangunan. Orang Melanesia di Papua Barat sejak dulu memperjuangkan dan menuntut hak politik mereka. Roh rakyat Papua ditangkap oleh PM Solomon Islands dan tujuh  negara anggota Pasifik. Jangan lupa persoalan Papua itu masalah kemanusiaan dan masalah global jadi bukan saatnya berpikiran kredil berdiri atas kedaulatan Negara,” ungkapnya.

Masalah Papua, ujarnya, sejak dulu sudah masalah internasional, satu-satu provinsi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan keterlibatkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah Papua. “Jadi, masalah Papua adalah persoalan komunitas internasional,” katanya..

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung mengakui, seharusnya yang memiliki hak jawab adalah Presiden Jokowi atau wakil Presiden, Jusuf Kalla yang hadir di PBB.

“Menggantikan Presiden atau Menteri Luar Negeri Indonesia atau pejabat negara setingkat di bawahnya yakni duta besar Indonesia untuk PBB,” kata Marinus Yaung.

“Tetapi, dengan diserahkan tugas ini ke tangan seorang diplomat muda, tentunya ini merupakan pelecehan politik bagi negara-negara Pasifik dan strategi politik ini akan mempercepat dukungan dan simpati dunia internasional yang semakin luas terhadap isu Papua,” kata Yaung.

Pengamat hukum Internasional ini menngatakan, hal ini bukan kemenangan diplomasi tetapi kebodohan diplomasi yang akan dibayar dengar harga yang sangat mahal oleh pemerintah.

“Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia memandang isu pelanggaran HAM Papua bukanlah isu yang penting yang tidak perlu dicari solusinya dengan segera,” katanya.

“Selama presiden Jokowi masih terus ‘blusukan’ tiga kali setahun ke Papua, maka Papua masih tetap aman dan terkendali dalam tangan pemerintah. Semoga pemerintahan presiden Jokowi dan para pembantunya tidak terlambat dalam mengantisipasi internasionalisasi isu Papua dengan pola pikir yang tidak logis dan menyesatkan seperti di atas,” kata Yaung.

Sementara itu enam negara di wilayah Pasifik untuk pertama kali bersama-sama mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-71. Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga adalah enam negara Pasifik yang menyerukan PBB agar segera mengakhiri berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dalam 50 tahun terakhir.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, menyatakan kepeduliannya tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap penduduk Melanesia di Papua. Selanjutnya, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, mengingatkan PBB untuk tidak seharusnya mengabaikan situasi yang menyedihkan di Papua dengan bersembunyi di balik prinsip tidak mengintervensi kedaulatan negara.

”PBB harus bertindak terhadap isu ini dan mencari solusi yang dapat dijalankan,” kata Sopoaga dalam sidang yang berlangsung pada Jumat pekan lalu. Dewan HAM PBB, menurut Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine, diminta sungguh-sungguh menyelidiki pelanggaran HAM di Papua sebagaimana dilansir tempo.co.

Menanggapi hal itu, diplomat Indonesia di PBB, Nara Masista Rakmatia, justru menuding enam negara Pasifik itu mengintervensi kedaulatan Indonesia, dan dengan begitu mencederai piagam PBB tentang non-intervensi.

”Pernyataan mereka bermotif politik dan didesain mendukung kelompok separatis, yang terus-menerus menghasut agar terjadi pembangkangan publik dan mengarah pada serangan teroris bersenjata,” ujar Nara seperti dikutip abc.net.au. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir di sidang umum PBB, dalam pernyataannya, sama sekali tidak menyinggung isu Papua.

Menjawab tudingan Indonesia, utusan khusus PBB Kepulauan Solomon mengenai Papua Barat, Rex Horoi, meminta Indonesia mengizinkan pelapor khusus PBB masuk ke Papua untuk membuktikan benar-tidaknya informasi yang diterima enam negara Pasifik tersebut. Solomon juga meminta PBB segera bertindak, mengingat sejumlah laporan lembaga HAM mengungkap berbagai praktek pelanggaran HAM terjadi di Papua.(*)

Sumber Klick

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

About admin

Check Also

Rev. Karen Kirlew as the first female President.

Jamaican Baptists Elect First Female President

For Immediate Release Montego Bay, St. James History has just been created has Jamaican Baptists …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares

Powered by keepvid themefull earn money